DESA PADANGSAMBIAN KAJA

Pemerintah Desa Padangsambian Kaja menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) APB Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padangsambian Kaja pada hari Kamis, 20 Januari 2022. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pemaparan umum yang disampaikan langsung oleh Perbekel Padangsambian Kaja, I Made Gede Wijaya, S.Pt., M.Si, Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 menunjukkan hasil yang optimal dimana realisasi pendapatan melebihi anggaran sebesar Rp. 9.957.166,17 yang didongkrak dari surplus penerimaan Pendapatan Asli Desa, serta pelaksanaan belanja desa dapat dimaksimalkan pada kegiatan-kegiatan prioritas dengan menyisakan dana pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 809.372.373,84 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Selanjutnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dipaparkan oleh Sekretaris Desa Padangsambian Kaja, Ngurah Ketut Hariadi, S.Kom, disampaikan secara lebih terinci dalam pos-pos laporan keuangan terkait realisasi pendapatan dan belanja desa. Disampaikan pula posisi Aset Desa pada akhir tahun anggaran 2021 meningkat sejumlah Rp. 2.727.181.700,00 yang bersumber dari perolehan aset desa berupa tanah seluas 450 m2 dan 875 m2 yang telah tersertifikasi hak pakai atas nama Pemerintah Desa Padangsambian Kaja yang diperuntukkan untuk sarana TPST dan PAUD Milik Desa, serta perolehan lainnya berupa peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tak Berwujud berupa sewa lahan pertanian dan perangkat lunak aplikasi.

BPD Padangsambian Kaja menyampaikan pandangan umum yang positif terhadap LPRP APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan menyampaikan apreasiasi terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan anggaran di tahun 2021. Secara keseluruhan BPD Padangsambian Kaja dapat menyepakati LPRP yang disampaikan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa Padangsambian Kaja.

Camat Denpasar Barat yang kehadirannya diwakili oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Ida Bagus Mayun, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musyawarah Desa ini dan mengingatkan pentingnya pelaksanaan musyawarah desa ini sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin anggaran.